acheter viagra sans ordonnance
phone 

Telepon

0285.381782

Tata Cara Pengaduan

Cara mengirim pengaduan

Lihat Pengaduan

Lihat Daftar Pengaduan
Ipung

Ipung

LKJiP TAHUN 2017

 

DOWNLOAD

Kajen, 21 Maret 2018, Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 yang disajikan telah sesuai SAP, dilaksanakan Review oleh Tim Review LKPD Inspektorat pada tanggal 16 s.d. 19 Maret 2018.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Sedangkan tahapan review terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (dimuat dalam Kertas Kerja Review). Perencanaan meliputi pemahaman atas Entitas, penilaian atas SPI, dan penyusunan Program Kerja Review (PKR). Pelaksanaan review mempergunakan teknik penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analisis.  Pelaporan :  disajikan dalam bentuk LHR yang intinya memuat pernyataan review, komentar dan informasi tambahan (dasar review, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil review).
Simpulan dan rekomendasi LHR diharapkan dapat segera ditindakkanjuti oleh Tim Penyusun LKPD untuk penyempurnaan, sehingga LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 dapat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk diaudit sebelum akhir Maret 2018.
 
Publisher : Gatot,
 
Kebumen, 20 Maret 2018.
3 Pejabat Pemerintah Kanupaten Pekalongan : Inspektur, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kabag Pembangunan Setda,  mengikuti rangkaian acara Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018 di Hotel Mexolie, Panjer Kabupaten Kebumen. 
 
Kegiatan ini diinisiasi oleh Sekretariat Bersama Integritas Nasional sebagai tindak lanjut hasil Rembug Integritas Nasional III tahun 2017 yang lalu mengusung tema”Integritas Nasional Semakin Kuat Dengan Kejelasan Legalitas, dan Struktur, serta Semangat Gotong Royong Pendanaan dan Dukungan Digitalisasi” berlangsung selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 20 s.d. 22 Maret 2018. 
 
Hadir mengikuti acara tersebut perwakilan dari 150 Kementerian,Lembaga,Organisasi, dan Pemerintah Daerah (KLOP) yang selama ini telah berperan aktif dalam pembangunan budaya integritas bangsa, termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota di Jawa Tengah salah satunya.
 
Hadir memberikan Sambutan Selamat Datang, Wakil Bupati Kebumen, KH. Yazid Mahfudz, mengungkapkan rasa bangga terima kasih bahwa Kebumen dipilih menjadi tuan rumah Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I ini. “ Sementara itu, hadir membuka acara tersebut Plt.Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Siswo Laksono,SH,M.Kn, yang mewakili Plt.Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2017 KPK RI telah melakukan 118 kegiatan penyidikan kasus korupsi dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi dimana tercatat 43 perkara korupsi melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Sejumlah 27 perkara melibatkan oknum swasta, 20 perkara melibatkan anggota DPRD, dan 12 perkara lain menyangkut Kepala Daerah. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan mengingat berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar para pejabat tidak melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya menerbitkan Perturan Gubernur tentang Gratifikasi, Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan di daerah kepada PTSP, Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui eProcurement hingga Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tidak hanya itu, Pelatihan Integritas dengan mengirim para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bupati/Walikota beserta Wakilnya se Jawa Tengah untuk sekolah di KPK RI telah dilakukan, tetapi masih saja ada Bupati/Walikota yang tertangkap KPK melakukan korupsi. “ Ini tentu pekerjaan rumah kita bersama, perlawanan terhadap korupsi harus terus digaungkan.Integritas menjadi salah satu kunci penting dalam menangkal perilaku korupsi.Saya berharap, Kolaborasi ini akan menghasilkan berbagai macam keputusan yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan budaya integritas Bangsa Indonesia.” Ucap Siswo Laksono,SH,M.Kn mengakhiri sambutan membuka acara tersebut.
 
Agenda Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I Tahun 2018 ini nantinya diharapkan akan menghasilkan beberapa output penting dalam Pembangunan Budaya Integritas Bangsa, diantaranya : Sekretariat Integritas Nasional, Pendirian Pusat Kajian Pembangunan Budaya Integritas, serta terbentuknya kepengurusan Dewan Integritas Nasional dan Indonesia Corp University (I-Corpu) berikut dengan pola pendanaan operasionalisasinya.
 
Publisher : Gatot,