acheter viagra sans ordonnance
phone 

Telepon

0285.381782

Tata Cara Pengaduan

Cara mengirim pengaduan

Lihat Pengaduan

Lihat Daftar Pengaduan
Kajen, 21 Maret 2018, Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 yang disajikan telah sesuai SAP, dilaksanakan Review oleh Tim Review LKPD Inspektorat pada tanggal 16 s.d. 19 Maret 2018.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Sedangkan tahapan review terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (dimuat dalam Kertas Kerja Review). Perencanaan meliputi pemahaman atas Entitas, penilaian atas SPI, dan penyusunan Program Kerja Review (PKR). Pelaksanaan review mempergunakan teknik penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analisis.  Pelaporan :  disajikan dalam bentuk LHR yang intinya memuat pernyataan review, komentar dan informasi tambahan (dasar review, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil review).
Simpulan dan rekomendasi LHR diharapkan dapat segera ditindakkanjuti oleh Tim Penyusun LKPD untuk penyempurnaan, sehingga LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 dapat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk diaudit sebelum akhir Maret 2018.
 
Publisher : Gatot,
Kajen, 21 Maret 2018, Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 yang disajikan telah sesuai SAP, dilaksanakan Review oleh Tim Review LKPD Inspektorat pada tanggal 16 s.d. 19 Maret 2018.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Sedangkan tahapan review terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (dimuat dalam Kertas Kerja Review). Perencanaan meliputi pemahaman atas Entitas, penilaian atas SPI, dan penyusunan Program Kerja Review (PKR). Pelaksanaan review mempergunakan teknik penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analisis.  Pelaporan :  disajikan dalam bentuk LHR yang intinya memuat pernyataan review, komentar dan informasi tambahan (dasar review, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil review).
Simpulan dan rekomendasi LHR diharapkan dapat segera ditindakkanjuti oleh Tim Penyusun LKPD untuk penyempurnaan, sehingga LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 dapat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk diaudit sebelum akhir Maret 2018.
 
Publisher : Gatot,
Login to post comments