acheter viagra sans ordonnance
phone 

Telepon

0285.381782

Tata Cara Pengaduan

Cara mengirim pengaduan

Lihat Pengaduan

Lihat Daftar Pengaduan

Berbicara mengenai optimalisasi aset tentunya tidak bisa terlepas dari garis besar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan, proses pengelolaan BMN, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi (dalam PP 27 Tahun 2014 adalah pengawasan dan pengendalian).

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku manajer aset sudah semestinya dapat merencanakan BMN yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dapat mengetahui pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan atas BMN yang dikuasainya, serta dapat mengevaluasi efek dari BMN yang dikuasai terhadap tugas dan fungsinya. Jika proses ini dapat berjalan maka secara otomatis setiap tahun penggunaan BMN akan semakin efektif, efisisen, dan optimal. Hal ini berarti kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN dimulai dari pada saat BMN diakui dan dicatat sampai dengan BMN dihapus dari pencatatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Wasdal dilakukan atas BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang, yaitu diamanatkan sebagai berikut:
1. Pengguna Barang
“Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya” (Pasal 6 ayat (2) huruf k, PP 27 Tahun 2014), dan
“Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang harus membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN yang diberlakukan pada lingkungan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya” (Pasal 4 ayat (4), PMK 244/PMK.06/2012).

2. Kuasa Pengguna Barang
“Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya” (Pasal 7 ayat (2) huruf i, PP 27 Tahun 2014).
Adapun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 jo PMK Nomor 52/PMK.06/2016 ruang lingkup Wasdal BMN pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang adalah Pemantauan dan Penertiban yang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pemindahtanganan;
d. Penatausahaan; dan
e. Pemeliharaan dan pengamanan,
Atas BMN yang berada di bawah penguasaannya.

3.Pengelola Barang
“Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara” (Pasal 4 ayat (2) huruf m, PP 27 Tahun 2014).
Adapun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 jo PMK Nomor 52/PMK.06/2016 ruang lingkup Wasdal BMN pada Pengelola Barang adalah Pemantauan dan Investigasi yang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan; dan
c. Pemindahtanganan.

Sesuai dengan kebijakan yang ada pada saat ini terkait pemanfaatan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang perlu melakukan pemantauan selama proses pemanfaatan dari awal persetujuan pengelolaan sampai dengan berakhirnya pemanfaatan BMN. Terkait dengan Revenue Center, Wasdal dalam pemanfaatan BMN meliputi antara lain:
1. Sewa
2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
3. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)
4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memandang bahwa pelaksanaan Wasdal BMN saat ini masih belum efektif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, yaitu terdapat temuan berupa Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN. Temuan dimaksud menandakan bahwa masih belum ada fungsi controlling pada manajer aset.

Wasdal merupakan tanggung jawab bersama baik Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Apabila Wasdal dapat berjalan dengan efektif maka temuan BPK RI dimaksud akan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dieliminasi dari pelaksanaan pengelolaan BMN. Semoga kedepan pengelolaan BMN menjadi semakin efektif, efisien, dan optimal.

Penulis: Rakha Kusuma
Pegawai di Direktorat BMN
Sumber :
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12549/Peran-Pengawasan-dan-Pengendalian-Barang-Milik-Negara-Dalam-Transformasi-DJKN-Sebagai-Revenue-Center.html

Berbicara mengenai optimalisasi aset tentunya tidak bisa terlepas dari garis besar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan, proses pengelolaan BMN, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi (dalam PP 27 Tahun 2014 adalah pengawasan dan pengendalian).

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku manajer aset sudah semestinya dapat merencanakan BMN yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dapat mengetahui pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan atas BMN yang dikuasainya, serta dapat mengevaluasi efek dari BMN yang dikuasai terhadap tugas dan fungsinya. Jika proses ini dapat berjalan maka secara otomatis setiap tahun penggunaan BMN akan semakin efektif, efisisen, dan optimal. Hal ini berarti kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN dimulai dari pada saat BMN diakui dan dicatat sampai dengan BMN dihapus dari pencatatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Wasdal dilakukan atas BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang, yaitu diamanatkan sebagai berikut:
1. Pengguna Barang
“Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya” (Pasal 6 ayat (2) huruf k, PP 27 Tahun 2014), dan
“Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang harus membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN yang diberlakukan pada lingkungan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya” (Pasal 4 ayat (4), PMK 244/PMK.06/2012).

2. Kuasa Pengguna Barang
“Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya” (Pasal 7 ayat (2) huruf i, PP 27 Tahun 2014).
Adapun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 jo PMK Nomor 52/PMK.06/2016 ruang lingkup Wasdal BMN pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang adalah Pemantauan dan Penertiban yang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pemindahtanganan;
d. Penatausahaan; dan
e. Pemeliharaan dan pengamanan,
Atas BMN yang berada di bawah penguasaannya.

3.Pengelola Barang
“Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara” (Pasal 4 ayat (2) huruf m, PP 27 Tahun 2014).
Adapun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 jo PMK Nomor 52/PMK.06/2016 ruang lingkup Wasdal BMN pada Pengelola Barang adalah Pemantauan dan Investigasi yang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan; dan
c. Pemindahtanganan.

Sesuai dengan kebijakan yang ada pada saat ini terkait pemanfaatan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang perlu melakukan pemantauan selama proses pemanfaatan dari awal persetujuan pengelolaan sampai dengan berakhirnya pemanfaatan BMN. Terkait dengan Revenue Center, Wasdal dalam pemanfaatan BMN meliputi antara lain:
1. Sewa
2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
3. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)
4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memandang bahwa pelaksanaan Wasdal BMN saat ini masih belum efektif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, yaitu terdapat temuan berupa Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN. Temuan dimaksud menandakan bahwa masih belum ada fungsi controlling pada manajer aset.

Wasdal merupakan tanggung jawab bersama baik Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Apabila Wasdal dapat berjalan dengan efektif maka temuan BPK RI dimaksud akan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dieliminasi dari pelaksanaan pengelolaan BMN. Semoga kedepan pengelolaan BMN menjadi semakin efektif, efisien, dan optimal.

Penulis: Rakha Kusuma
Pegawai di Direktorat BMN
Sumber :
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12549/Peran-Pengawasan-dan-Pengendalian-Barang-Milik-Negara-Dalam-Transformasi-DJKN-Sebagai-Revenue-Center.html

Inspektorat

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis mollis, est non commodo luctus,

Login to post comments